Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mengambil langkah strategis untuk melakukan reformasi mendalam pada tata kelola zakat.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memberikan aksentuasi khusus pada perlunya optimalisasi zakat sebagai instrumen vital pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan di Bumi Ruwa Jurai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penegasan ini mengemuka dalam forum Sosialisasi Pengisian Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Pengendalian serta Audit Internal BAZNAS se-Provinsi Lampung, yang dihelat di Hotel Emersia, Selasa (28/10).
Forum tersebut dihadiri oleh figur-figur kunci, termasuk perwakilan BAZNAS RI, Iwan Ginda Harahap dan Dr. Muhammad Hasbi Zaenal, serta Plt. Kakanwil Kemenag Lampung, H. Erwinto.
Kehadiran Direktur Ekonomi Syariah Bappenas, Rosy Wediawati, dan seluruh pimpinan BAZNAS kabupaten/kota menandakan keseriusan pembenahan dari hulu ke hilir.
Dalam analisisnya, Gubernur Mirza menyoroti sebuah ironi tajam. Dengan perputaran uang di Lampung yang ditaksir mencapai Rp483 triliun per tahun, dan 90 persen populasi merupakan muslim, realisasi pengumpulan zakat sebelumnya stagnan di angka Rp70 juta.
“Potensi ekonomi umat ini sangat besar, namun belum tergarap maksimal. Ini kekuatan laten, Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi kekuatan besar menekan kemiskinan,” tegas Gubernur Mirza.
Gubernur merujuk pada preseden historis era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana tata kelola zakat yang adil dan amanah terbukti berhasil menihilkan kemiskinan. “Kepatuhan menjalankan perintah Allah, termasuk zakat, adalah kunci keberkahan dan ketenangan hidup,” ujarnya.
Digitalisasi dan Kepercayaan Publik
Kunci untuk membuka potensi triliunan tersebut, menurut Gubernur, adalah kepercayaan publik. Untuk itu, pemerintah melalui BAZNAS kini fokus membangun sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Penguatan data melalui sistem digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Kita harus memastikan zakat sampai kepada mustahik yang paling membutuhkan, seperti keluarga miskin ekstrem dan janda tidak produktif,” tandasnya.
Selain kemiskinan, Mirza juga menyoroti kebocoran di sektor pendidikan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap data 80.000 siswa lulusan SMP di Lampung yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA, sebagian besar akibat jerat ekonomi.
“Zakat harus hadir di sini. Kita bisa membantu mereka agar tidak putus sekolah,” katanya, menekankan bahwa keberhasilan ini menuntut kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan.
Momentum Peningkatan
Di sisi lain, Ketua BAZNAS Provinsi Lampung, Drs. H. Iskandar Zulkarnain, M.H., melaporkan adanya momentum positif sejak kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Terjadi lompatan signifikan dalam pengumpulan zakat.
“Jika tahun lalu total hanya Rp70 juta, kini rata-rata per bulan telah mencapai Rp500 juta. Sejak awal tahun 2025, sudah terkumpul sekitar Rp1,5 miliar,” ungkap Iskandar.
BAZNAS, lanjutnya, terus berkomitmen pada akuntabilitas. Program konkret seperti lumbung pangan dan balai ternak senilai Rp479 juta dari BAZNAS RI telah disalurkan ke empat kabupaten. “Kegiatan audit internal ini krusial untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis ke depan, BAZNAS Lampung akan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pada pertengahan Desember 2025. Salah satu agenda utamanya adalah pembentukan Unit BAZNAS Desa (UBD) untuk memperluas jangkauan dan efektivitas distribusi.
Pertemuan strategis ini menegaskan visi Gubernur mentransformasi zakat dari sekadar kewajiban ritual ibadah menjadi instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat Lampung. (*)
